Dunia Perbankan yang Tidak Berpihak Kepada UMKM

KH. Anwar Abbas Ketua PP Muhammadiyah.

Dunia usaha di indonesia di bagi ke dalam dua kekompok yaitu usaha besar (UB) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Jumlah pelaku UB 0,01 persen atau sekitar 5.550 pelaku usaha, sementara jumlah pelaku UMKM sebesar 99,99 persen atau sekitar 65 juta pelaku usaha. Tetapi sayangnya jumlah kredit/pembiayaan yang dikucurkan oleh pihak perbankan kepada kedua kelompok usaha tersebut masih sangat timpang.

Di mana usaha besar mendapat kredit/pembiayaan dari dunia perbankan sekitar 80 persen bahkan lebih dari itu karena masih banyak bank-bank yang mengucurkan pembiayaan kepada UMKM di bawah 20 persen bahkan hanya 15 persen. Padahal BI lewat PBI Nomor 23/13/PBI/2021 tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi Bank Umum konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sudah menetapkan pada bulan july tahun 2024 pembiayaan terhadap UMKM sudah mencapai 30 persen.

Jadi kebijakan dari BI ini tampaknya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dunia perbankan kita masih sangat berpihak kepada usaha besar dan kurang berpihak kepada UMKM. Memang di satu sisi kebijakan dan fakta seperti ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tapi jelas tidak bisa diharapkan akan dapat menciptakan pemerataan ekonomi sehingga akibatnya karena UB lebih banyak mendapatkan kucuran dana dari dunia perbankan maka usaha mereka tentu berpotensi untuk semakin membesar dan membesar.

Sementara UMKM karena hanya mendapatkan serpihan-serpihannya saja dari dunia perbankan maka tentu akibatnya usaha besar yang kaya akan semakin bertambah kaya sementara UMKM terutama usaha mikro dan ultra mikro yang besarnya sekitar 98,68 persen akan semakin terseok-seok karena di samping kesulitan dana juga karena dipukul oleh usaha besar, menengah dan kecil yang ada di atasnya yang jumlahnya sekitar 1,32 persen. Keadaan seperti ini jelas tidak sehat karena akan menimbulkan kecemburuan sosial. Jika hal ini tidak terkendali tentu akan bisa mengancam stabilitas nasional sehingga tidak hanya akan mengganggu kehidupan sosial ekonomi tapi juga kehidupan politik secara nasional.

Untuk itu kita berharap agar BI dan OJK betul-betul bisa membuat regulasi dan mengawasi dunia perbankan dengan sebaik-baiknya agar angka 30 persen kredit/pembiayaan untuk UMKM yang telah ditetapkan oleh BI lewat PBI Nomor 23/13/PBI/2021 hendaknya benar-benar dapat terpenuhi, sehingga kontribusi UMKM terhadap produk donestik bruto (PDB) diharapkan akan bisa meningkat tajam dari hari ini sekitar 61 persen naik ke 70 persen dan seterusnya.

Begitu juga dengan masalah penyerapan tenaga kerja. UMKM kita harapkan akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja apalagi di saat angka pengangguran dan pencari kerja di negeri ini saat ini tampak semakin membesar dan membesar yang kalau tidak bisa kita atasi maka hal demikian tentu akan bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tks.