UU Perampasan Aset Tindak Pidana dan Pembatasan Uang Kartal Waaroom Nog Steeds Niet?

Dihimpun oleh:
M. Jaya S.H., M.H., M.M. & Alungsyah

Jakarta, 27 Mei 2025

Analisis Kritis dan Komprehensif: Kendala dan Solusi Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia

*1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai Penghambat Kemajuan*
_Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi *penyakit kronis* yang menghambat Indonesia dalam mencapai status negara maju dan meningkatkan kesejahteraan rakyat._

Pelbagai strategi telah diusulkan, termasuk *pidana maksimum, pidana mati, perampasan aset, pembatasan uang kartal, dan pemiskinan koruptor*, tetapi hingga kini belum ada eksekusi nyata karena pelbagai kendala.

*2. Kendala dan Hambatan dalam Pemberantasan KKN*

*a. Perspektif Politik*
– *Kurangnya political will* _Presiden dan DPR sering kali tidak memiliki komitmen kuat untuk mengeksekusi kebijakan anti-KKN karena adanya kepentingan politik dan ekonomi._

– *Dinasti politik dan oligarki*_Banyak pejabat yang memiliki hubungan mutualisme atau saling menguntungkan dengan elite bisnis dan politik, sehingga sulit untuk menerapkan kebijakan yang merugikan mereka._

– *Intervensi kepentingan asing*_Beberapa kebijakan anti-KKN dapat mengganggu kepentingan ekonomi negara asing yang memiliki investasi besar di Indonesia._

*b. Perspektif Hukum*
– *Hukuman yang tidak memberikan efek jera* _Banyak kasus KKN yang berakhir dengan hukuman ringan ditambah dengan remisi, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku KKN._

– *Lemahnya penegakan hukum* _Aparat penegak hukum baik itu Advokat, Polisi, Jaksa, Panitera dan Hakim (Judicial Corruption) sering kali terlibat dalam praktik KKN sehingga sulit untuk menindak pelaku dengan tegas._

– *Birokrasi hukum yang berbelit* _Proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali menghambat penyelesaian kasus KKN secara efektif._

*c. Perspektif Birokrasi*
– *Nepotisme dalam pengangkatan pejabat* _Banyak posisi strategis di pemerintahan diisi berdasarkan hubungan pribadi, bukan Kompetensi, Kapasitas dan Profesionalisme._

– *Kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa*_Sistem pengadaan yang tidak transparan membuka peluang besar bagi KKN._

– *Resistensi dari dalam birokrasi* _Banyak pejabat yang menolak reformasi karena mereka diuntungkan oleh sistem yang korup._

*d. Perspektif Ekonomi*
– *KKN menghambat investasi* _Investor asing dan domestik enggan berinvestasi karena ketidakpastian hukum dan biaya tambahan akibat KKN._

– *Pemborosan anggaran negara* _Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering kali disalahgunakan oleh pejabat korup._

– *Ketimpangan ekonomi* _KKN memperkaya segelintir elite, sementara rakyat tetap mengalami kesulitan ekonomi._

*e. Perspektif Sosial*
– *Budaya permisif terhadap KKN* _KKN sering dianggap sebagai hal yang wajar dan bagian dari sistem._

– *Kurangnya partisipasi masyarakat* _Banyak masyarakat yang tidak berani melaporkan KKN karena takut akan konsekuensi hukum atau sosial._

– *Minimnya pendidikan anti-KKN* _Kesadaran masyarakat tentang bahaya KKN masih rendah, sehingga sulit untuk membangun gerakan anti-KKN yang kuat._

*3. Solusi Efektif untuk Menghilangkan Kendala Pemberantasan KKN*

*a. Reformasi Politik dan Hukum*
– *Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas* _Semua kebijakan dan anggaran harus dapat diakses oleh publik untuk mencegah KKN._

– *Memperkuat penegakan hukum* _Hukuman bagi koruptor harus lebih berat, termasuk perampasan aset dan pemiskinan pelaku KKN._

– *Menghapus dinasti politik* _Regulasi yang lebih ketat harus diterapkan untuk mencegah nepotisme dalam pemerintahan._

*b. Reformasi Birokrasi dan Ekonomi*
– *Digitalisasi layanan publik* _Mengurangi interaksi langsung dalam birokrasi untuk mencegah suap dan nepotisme._

– *Menerapkan meritokrasi dalam pengangkatan pejabat* _Semua posisi harus diisi berdasarkan kompetensi, bukan hubungan pribadi._

– *Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa* _Sistem pengadaan harus lebih transparan dan diawasi oleh lembaga independen._

*c. Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan*
– *Meningkatkan literasi hukum dan anti-KKN* _Pendidikan tentang bahaya KKN harus dimulai sejak dini._

– *Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah* _Masyarakat harus diberi akses untuk melaporkan KKN tanpa takut akan konsekuensi hukum._

– *Melindungi whistleblower* _Perlindungan hukum bagi pelapor KKN harus diperkuat agar lebih banyak orang berani mengungkap kasus KKN._

Sistem *multi partai* di Indonesia memiliki dampak besar terhadap proses legislasi, termasuk dalam *pengesahan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal*.

*Berikut adalah beberapa implikasi utama yang menyebabkan RUU ini belum disahkan meskipun telah dibahas selama bertahun-tahun:*

*1. Fragmentasi Kepentingan Politik*
– *Banyaknya partai dengan agenda berbeda* _Setiap partai memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda, sehingga sulit mencapai konsensus dalam pengesahan RUU._

– *Koalisi yang tidak solid* _Partai-partai dalam pemerintahan sering kali memiliki perbedaan pandangan, sehingga negosiasi menjadi lebih kompleks._

*2. Lobi dan Intervensi dari Kelompok Kepentingan*
– *Pengaruh oligarki dan elite bisnis* _Beberapa partai memiliki hubungan erat dengan pengusaha yang mungkin terdampak oleh RUU ini, sehingga ada upaya untuk menghambat pengesahannya._

– *Tekanan dari sektor keuangan*_Pembatasan uang kartal dapat mengubah sistem transaksi ekonomi, sehingga ada resistensi dari kelompok yang diuntungkan oleh sistem saat ini._

*3. Sensitivitas dan Kontroversi RUU*
– *RUU Perampasan Aset dianggap terlalu radikal* _Beberapa fraksi di DPR menilai bahwa aturan ini dapat digunakan secara politis untuk menargetkan lawan politik._

– *RUU Pembatasan Uang Kartal mempengaruhi sistem keuangan* _Ada kekhawatiran bahwa pembatasan uang tunai dapat menghambat aktivitas ekonomi tertentu._

*4. Proses Legislasi yang Panjang dan Berbelit*
– *RUU harus melalui berbagai tahapan* _Mulai dari pembahasan di komisi, konsultasi publik, hingga persetujuan di sidang paripurna._

– *Kemungkinan revisi dan penundaan* _Jika ada pasal yang dianggap kontroversial, RUU bisa dikembalikan untuk direvisi, memperpanjang proses pengesahan._

*5. Solusi untuk Mempercepat Pengesahan RUU*
– *Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik* _Masyarakat harus lebih aktif dalam mendorong pengesahan RUU melalui tekanan publik._

– *Memperkuat komitmen politik* _Presiden dan DPR harus menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi dengan memastikan RUU ini segera disahkan._

– *Mengurangi kepentingan politik dalam legislasi* _RUU harus dibahas secara objektif berdasarkan kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu._

Pada periode *2024-2029*, terdapat 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen dan memiliki kursi di DPR RI.

*Berikut daftar partai tersebut:*

1. *PDI-P*– 110 kursi
2. *Golkar*– 102 kursi
3. *Gerindra*– 86 kursi
4. *Nasdem*– 69 kursi
5. *PKB*– 68 kursi
6. *PKS*– 53 kursi
7. *Demokrat*– 52 kursi
8. *PAN* – 40 kursi

Partai *PPP, PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, Partai Garuda, dan PKN* tidak lolos ambang batas 4% dan gagal mendapatkan kursi di DPR.

_Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mendukung pasangan *Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka* dalam Pemilu 2024, terdiri dari *10 partai politik*._

1. *Partai Gerindra*
2. *Partai Golkar*
3. *Partai Demokrat*
4. *Partai Amanat Nasional (PAN)*
5. *Partai Bulan Bintang (PBB)*
6. *Partai Solidaritas Indonesia (PSI)*
7. *Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)*
8. *Partai Garuda*
9. *Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)*
10. *Partai Aceh*

_Dari daftar tersebut, hanya *Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN* yang lolos ke parlemen. Sementara itu, partai seperti *PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan PRIMA* berada di luar parlemen tetapi tetap menjadi bagian dari koalisi._

*Pembatasan Uang Kartal: Konsep, Ruang Lingkup, dan Mekanisme*

*1. Apa Itu Pembatasan Uang Kartal?*
_Pembatasan uang kartal adalah kebijakan yang mengatur *batas maksimal transaksi tunai* untuk mencegah *pencucian uang, korupsi, dan transaksi ilegal*._

_Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong penggunaan transaksi non-tunai agar lebih transparan dan mudah diawasi oleh otoritas keuangan._

*2. Ruang Lingkup Pembatasan Uang Kartal*
RUU Pembatasan Uang Kartal mengatur bahwa:
– _*Transaksi tunai di atas Rp100 juta dalam satu hari harus dilakukan secara non-tunai* melalui sistem perbankan._

– _*Pengecualian berlaku untuk transaksi tertentu*, seperti pembayaran pajak, gaji, biaya pengobatan, dan transaksi dalam keadaan darurat._

– _*Pihak yang menolak menggunakan mekanisme non-tunai wajib dilaporkan* oleh penyedia barang/jasa kepada otoritas terkait._

*3. Mekanisme Pembatasan Uang Kartal*
– *Penggunaan sistem perbankan* _Semua transaksi besar harus dilakukan melalui transfer bank atau sistem pembayaran elektronik._

– *Pelaporan transaksi mencurigakan* _Bank dan penyedia jasa keuangan wajib melaporkan transaksi tunai yang melebihi batas kepada *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*_

– *Sanksi bagi pelanggar* _Jika ada pihak yang tetap melakukan transaksi tunai di atas batas yang ditentukan, mereka dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana._

*4. Tantangan dalam Implementasi*
– _*Resistensi dari pelaku usaha* yang masih terbiasa menggunakan uang tunai dalam jumlah besar._

– _*Kurangnya infrastruktur digital* di beberapa daerah yang belum mendukung transaksi non-tunai._

– _*Potensi penyalahgunaan aturan* jika tidak diawasi dengan baik oleh otoritas keuangan dan hukum._

_Pemerintah menunjukkan *komitmen kuat* untuk mengesahkan *RUU Perampasan Aset* dan *RUU Pembatasan Uang Kartal*, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang._

*1. Dukungan Mantan Presiden Jokowi*
_Presiden *Joko Widodo* secara langsung mendorong penyelesaian kedua RUU ini, dengan alasan bahwa regulasi tersebut akan memberikan *efek jera bagi koruptor* dan membantu *pengembalian kerugian negara*._

*2. Tantangan dalam Pengesahan* Meskipun pemerintah mendukung, ada beberapa hambatan dalam pengesahan RUU ini:

– *Keengganan DPR* _Beberapa anggota DPR masih ragu karena adanya *kekhawatiran terkait pendanaan partai politik* dan dampak terhadap transaksi tunai dalam pemilu._

– *Lobi Politik* _Mantan Menteri Hukum dan HAM **Yasonna Laoly* bahkan berencana melakukan *lobi politik* untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset._

*3. Urgensi Pengesahan*
– *Mencegah korupsi dan pencucian uang* _RUU Pembatasan Uang Kartal bertujuan untuk membatasi transaksi tunai yang sering digunakan dalam praktik korupsi._

– *Memulihkan aset negara* _RUU Perampasan Aset akan memungkinkan negara untuk *merampas aset hasil kejahatan*, termasuk korupsi dan narkotika._

_Untuk mengesahkan *RUU Perampasan Aset* dan *RUU Pembatasan Uang Kartal*, diperlukan persetujuan mayoritas anggota DPR dalam sidang paripurna._

*1. Jumlah Suara yang Dibutuhkan*
– _*Mayoritas sederhana (50% + 1 suara)*→ Jika sidang dihadiri oleh *580 anggota DPR*, maka minimal 291 suara diperlukan untuk mengesahkan RUU._

– _*Mayoritas mutlak*→ Jika RUU dianggap sangat krusial dan membutuhkan dukungan luas, bisa saja disepakati bahwa *⅔ suara DPR (sekitar 387 suara)* diperlukan._

*2. Status Pembahasan RUU*
– _*RUU Perampasan Aset* masih dalam tahap pembahasan dan belum masuk dalam prioritas legislasi._

– _*RUU Pembatasan Uang Kartal* juga belum masuk dalam *Program Legislasi Nasional (Prolegnas)* DPR._

Karena kedua RUU ini belum menjadi prioritas, masih ada kemungkinan *perubahan mekanisme pengesahan* tergantung pada dinamika politik di DPR.

_Koalisi Indonesia Maju (*KIM*) menguasai 81 persen kursi DPR, dengan total 470 dari 580 kursi._

Awalnya, KIM terdiri dari *Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Partai Garuda, dan Partai Gelora*. Namun, setelah Pemilu 2024, beberapa partai lain seperti NasDem, PKB, PKS, PPP, dan Perindo bergabung, memperkuat dominasi koalisi di parlemen.

*Dengan jumlah kursi ini, KIM memiliki kendali besar dalam pengambilan keputusan legislatif, termasuk pengesahan undang-undang dan kebijakan pemerintahan.*

_Salah satu hambatan dalam pengesahan *RUU Perampasan Aset* dan *RUU Pembatasan Uang Kartal* berkaitan dengan *pendanaan partai politik (parpol)*._

_Menurut mantan Menko Polhukam *Mahfud MD*, DPR sempat mengusulkan agar RUU Pendanaan Parpol dibahas bersamaan dengan RUU Pembatasan Uang Kartal. Usulan ini muncul karena ada kekhawatiran bahwa jika pembatasan uang kartal diterapkan, maka *pendanaan parpol menjadi tidak jelas* dan bisa terdampak secara finansial._

_Mahfud juga menyebut bahwa ada perdebatan mengenai *lembaga mana yang berhak menampung aset rampasan dari koruptor*, yang menyebabkan pengesahan RUU Perampasan Aset tertunda._

_Sementara itu, *KPK masih menunggu pengesahan kedua RUU tersebut*, karena dianggap sebagai instrumen penting dalam pencegahan dan penindakan KKN._

_Pada saat ini, Pemerintahan Prabowo – Gibran secara politis di dukung oleh mayoritas Parpol di DPR ( Parlemen) , namunsepanjang menyangkut legislasi, khususnya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal, belum tentu mereka memiliki visi dan komitmen yang sama, karena kepentingan, vested intetest politik maupun ekonomi dari masing masing elit Parpol._

*Referensi:*
_1. Kumparan– Analisis tentang dampak RUU Perampasan Aset terhadap koruptor dan bagaimana regulasi ini bisa menjadi alat efektif dalam pemberantasan korupsi._

_2. CNBC Indonesia Artikel yang membahas bagaimana mantan Presiden Jokowi menekankan pentingnya kedua RUU ini dalam upaya mengembalikan aset negara yang dikorupsi._

_3. Media Indonesia. Pembahasan mengenai urgensi pengesahan RUU Pembatasan Uang Kartal dan bagaimana regulasi ini dapat mencegah transaksi suap serta gratifikasi._

_Penyusunan tulisan ini dibantu juga oleh Chat GPT dan Google search serta sumber lainnya._