Negara Maling (CLEPTOCRACY STATE)

Oleh: Chandra Purna Irawan (Ketua LBH PELITA UMAT)

“Cleptocracy” berasal dari kata Yunani Kuno “klepto” yang berarti “pencurian” dan “cracy” yang berarti “pemerintahan. Istilah kleptocracy dipopulerkan oleh Stanislav Andreski dalam karya klasiknya, _Kleptocracy or Corruption as a System of Government (1968)._

Kleptokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana pemimpinnya, yang dikenal sebagai kleptokrasi, menggunakan posisi politik mereka untuk mendapatkan atau meningkatkan kekayaan dengan mencuri uang dan sumber daya berharga dari negara tersebut.

Kleptokrasi juga terbiasa menguras ekonomi negara yang mereka kuasai dengan menaikkan pajak dan kemudian menggunakan pendapatan pajak, sumber daya alam, dan utang luar negeri untuk meningkatkan kekayaan pribadi, kelompok dan jaringannya .

Negara kleptokrasi juga dicirikan oleh praktik korupsi, politik uang menjamur, pemilu dimanipulasi, dan patronase politik berlangsung di segala lini. Patronase adalah dukungan atau sponsor dalam bentuk uang, jabatan, ataupun proyek dari seorang patron (elite politik atau orang berpengaruh) kepada klien (rakyat atau simpatisan) dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan status.

Sementara itu, Devy Dhian Cahyati & Yonatan Hans Luter Lopo dalam makalah _Daily Patronage Politics: A Village Chief ’s Route to Power (2019)_, mengatakan, patronase sengaja dilakukan oleh elite politik untuk mendapatkan dukungan pemilih dan mendapatkan kekuasaan, terutama bila mereka berada dalam situasi yang mampu mengendalikan pemerintahan, organisasi (partai politik) dan memilih pemegang jabatan.

Negara bercorak demokrasi dapat dengan mudah menjadi Kleptocracy dikarenakan ongkos politik untuk menjadi pejabat atau penguasa membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga orang yang terpilih menjadi pejabat tersebut akan berupaya mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan pada saat pencalonan dan kampanye. Selain itu mereka akan membuat berbagai regulasi yang memudahkan untuk melakukan praktik kleptokrasi agar perbuatan mereka seolah-olah menjadi legal.

Saya teringat adigium dari Lord Acton, _”Power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely”_ (Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut korupsinya juga absolut).

Adigium Lord Acton yang terkenal tersebut merupakan bagian dari suratnya kepada Uskup Creighton dalam serangkaian surat mengenai masalah moral dalam penulisan sejarah tentang Inkuisisi

Kekuasaan sangatlah menggiurkan, kekuasaan adalah pintu kekayaan. Sedangkan kekayaan adalah penjaga kekuasaan. Dengan kekuasaan dan kekayaan seseorang dapat dengan mudah memperoleh sesuatu.

Apakah Indonesia dapat disebut “Cleptocracy State”?

Demikian