Negara Maling (CLEPTOCRACY STATE)
Oleh: Chandra Purna Irawan (Ketua LBH PELITA UMAT) “Cleptocracy” berasal dari kata Yunani Kuno “klepto” yang berarti “pencurian” dan “cracy”
Apakah Perbuatan PIHK Masuk Unsur Merugikan Negara?
*Oleh Ali Yusuf Ekosistem haji dan umrah mendapat guncangan besar setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan adanya dugaan kerugian negara
Menyambut KUHAP Baru dan Upaya Melindungi Terperiksa Kuota Haji di KPK
*Oleh: ALY LAW Sahabat ALY LAW, Media massa kemarin ramai memberitakan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai
KUHAP Baru Proteksi Saksi dari Potensi Tersangka di KPK
Oleh: ALY LAW Presiden telah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. KUHAP yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor
Kritik Penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor pada Kuota Haji
Oleh: Ali Yusuf S.H., CTA Tulisan ini merupakan analisa sementara berdasarkan bahan pemberitaan di media massa. Berikut beberapa poin penting
OTT Membuktikan KPK Gagal Mencegah Tipikor
ALIYUSUFLAW.COM — Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sesuatu yang membanggakan bagi masa depan penegakan
Dalil Syari Misi Pembebasan Hafizullah DF yang Dicitrakan Walid
Ustaz DF Dilaporkan Menikahi Anak di Bawah Umur, Keluarga Klaim Pernikahan Sah Secara Syariat Penulis: Ali Yusuf SH Seorang penggiat
Makna Itikad Baik dalam UU Advokat Terkait Hak Imunitas
Penulis: M Jaya, SH, MH, MM Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa: “Advokat tidak dapat
Dakwaan Rp578 M, Vonis Rp194 M: Kontroversi Kerugian Negara dalam Kasus Tom Lembong
Dihimpun oleh: M Jaya, SH, MH, MM Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, kerugian negara menjadi unsur krusial
UU Perampasan Aset Tindak Pidana dan Pembatasan Uang Kartal Waaroom Nog Steeds Niet?
Oleh: M. Jaya, S.H., M.H., M.M. & AlungsyahJakarta, 27 Mei 2025 Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi penyakit kronis